Haruskah pasal 49.3 dihapus dari Konstitusi?

Pasal 49 konstitusi Perancis merinci hubungan kekuasaan antara Perdana Menteri dan Parlemen. Ayat 3 pasal ini (49.3) memberi pemerintah kekuasaan untuk mengesahkan suatu ukuran tanpa suara dari parlemen. Artikel tersebut memungkinkan pemerintah untuk memaksa mayoritas jika enggan untuk mengadopsi sebuah teks, dan juga untuk mempercepat proses legislatif, dan khususnya untuk mengakhiri segala hambatan dari pihak oposisi. Artikel ini telah digunakan kurang dari 90 kali sejak didirikan pada tahun 1958. Pada tahun 2016 pemerintah menggunakan artikel untuk meloloskan undang-undang reformasi ketenagakerjaan yang mempermudah majikan untuk memperpanjang 35 jam kerja seminggu, lebih murah untuk memberhentikan staf, dan lebih mudah untuk mengalahkan serikat pekerja.